Kunjungan berlangsung pada Senin (13/7/2026) di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, sebagai bentuk kepedulian dan empati Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap keluarga yang sedang berduka.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lucky Hakim didampingi unsur Forkopimcam Kecamatan Lelea serta Pemerintah Desa Cempeh.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus menguatkan keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta akibat musibah tersebut.

Tragedi kecelakaan terjadi pada Minggu (12/7/2026) di Jalur Pantura, tepatnya di wilayah Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Sebuah mobil pikap yang mengangkut rombongan warga usai mengantar pengantin terlibat kecelakaan dengan dua truk.

Peristiwa tersebut menyebabkan 12 orang meninggal dunia, sementara beberapa korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan. Seluruh korban meninggal diketahui merupakan warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea.

Dalam suasana penuh duka, Bupati Lucky Hakim menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap mereka diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi musibah yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana maupun musibah, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga di tengah situasi yang penuh duka.

Sumber:

• Facebook Pemerintah Desa (Pemdes) Cempeh.
• Laporan Kompas mengenai perkembangan tragedi kecelakaan maut di Jalur Pantura Indramayu.

Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons berkembangnya berbagai wacana mengenai perubahan nama provinsi.

Ono Surono menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat usulan resmi untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, berbagai pembahasan yang muncul masih sebatas kajian dan diskusi mengenai aspek sejarah maupun budaya, sehingga belum mengarah pada kebijakan perubahan nama daerah.

Senada dengan itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki rencana mengganti nama provinsi.

Ia menilai identitas Jawa Barat tetap menjadi bagian penting yang telah dikenal secara luas dan tidak perlu diubah.

Pernyataan kedua tokoh tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah munculnya beragam informasi mengenai wacana perubahan nama provinsi.

Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini tetap diarahkan pada pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Sumber: Laporan CNN Indonesia mengenai pernyataan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sepakat tidak mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

Berdasarkan informasi yang beredar, kedua jurnalis mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi kepada pihak yang diduga terlibat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai.

Namun, proses konfirmasi disebut tidak berjalan lancar. Keduanya mengaku mendapat intimidasi secara verbal serta ancaman agar tidak kembali ke lokasi.

Selain itu, kartu identitas pers dan identitas pribadi mereka juga dilaporkan sempat difoto oleh pihak di lokasi.

Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kebebasan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di sisi lain, dugaan peredaran rokok ilegal juga menjadi perhatian karena berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Peredaran rokok tanpa pita cukai dapat merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi mengenai tindak lanjut penanganan perkara tersebut.

Berbagai pihak berharap dugaan intimidasi terhadap jurnalis maupun dugaan peredaran rokok ilegal dapat ditangani secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: Laporan Pikiran Rakyat Indramayu mengenai dugaan intimidasi terhadap dua jurnalis saat melakukan konfirmasi terkait dugaan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

Kisahnya menjadi gambaran perjuangan masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kondisi lingkungan.

Japra setiap hari berjualan martabak mini di Pasar Tradisional Eretan Wetan. Ia memulai aktivitasnya sekitar pukul 10.00 WIB hingga malam hari, atau sampai seluruh adonan yang dibawanya habis terjual.

Martabak yang dijual terdiri dari beberapa varian dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Meski bekerja hingga sekitar 12 jam sehari, penghasilannya tidak selalu stabil. Dalam kondisi terbaik, pendapatan hariannya dapat mencapai sekitar Rp300.000, namun angka tersebut tidak terjadi setiap hari. Hasil berjualan tersebut menjadi sumber nafkah bagi istri dan ketiga anaknya.

Tantangan terbesar yang dihadapi Japra bukan hanya persoalan pendapatan, melainkan banjir rob yang kerap menggenangi kawasan tempat tinggalnya.

Saat air laut pasang, rumahnya sering terdampak sehingga aktivitas sehari-hari, termasuk berjualan, ikut terganggu.

Jika kondisi memungkinkan dan air mulai surut, ia tetap berangkat ke pasar demi memperoleh penghasilan untuk keluarganya.

Kisah Japra mencerminkan ketangguhan masyarakat pesisir yang terus berusaha mempertahankan mata pencaharian di tengah tantangan alam yang datang secara berulang.

Selain menjadi potret perjuangan seorang pedagang kecil, kondisi tersebut juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap penanganan banjir rob dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Sumber: Laporan Kompas.com yang mengangkat kisah Japra, pedagang martabak mini di Eretan Wetan, Indramayu, serta informasi pendukung mengenai perjuangannya bertahan di tengah banjir rob.