Bullying masih menjadi persoalan yang terus berulang di Indonesia. Hampir setiap tahun muncul kasus baru, mulai dari perundungan verbal, kekerasan fisik, hingga perundungan melalui media sosial.
Ironisnya, sebagian besar kasus baru menjadi perhatian publik setelah korban mengalami trauma berat, putus sekolah, bahkan kehilangan nyawa.
Pertanyaannya sederhana: mengapa negara selalu terlihat sibuk setelah tragedi terjadi, bukan sebelum tragedi itu muncul?
Bullying sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan. Kalimat seperti “namanya juga anak-anak”, “cuma bercanda”, atau “biar mentalnya kuat” masih kerap terdengar.
Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban bullying berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
Pandangan yang meremehkan inilah yang menjadi akar persoalan. Ketika masyarakat menganggap bullying sebagai hal biasa, pelaku merasa tindakannya dapat ditoleransi, sementara korban memilih diam karena takut dianggap berlebihan.
Sekolah Belum Menjadi Tempat yang Benar-Benar Aman
Sekolah seharusnya menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman. Namun kenyataannya, tidak sedikit kasus bullying justru terjadi di lingkungan pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup. Banyak sekolah telah memiliki tata tertib, tetapi implementasinya masih lemah.
Guru sering kali dibebani berbagai tugas administratif sehingga pengawasan terhadap interaksi sosial peserta didik menjadi kurang optimal. Di sisi lain, tidak semua sekolah memiliki tenaga konselor yang memadai.
Lebih memprihatinkan lagi, penyelesaian kasus bullying sering berakhir dengan mediasi sederhana tanpa pendampingan psikologis bagi korban maupun pembinaan yang serius terhadap pelaku.
Akibatnya, masalah hanya berhenti di permukaan tanpa menyentuh akar persoalan.
Peran Keluarga yang Tak Bisa Diabaikan
Pendidikan karakter tidak dimulai di sekolah, melainkan di rumah.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan verbal maupun fisik berpotensi meniru perilaku tersebut ketika berinteraksi dengan teman sebaya.
Sebaliknya, anak yang selalu dimanjakan tanpa memahami batasan juga dapat berkembang menjadi pribadi yang kurang memiliki empati terhadap orang lain.
Karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang sehat, mengajarkan rasa hormat, serta menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Era Digital Membuat Bullying Semakin Sulit Dikendalikan
Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk baru perundungan, yakni cyberbullying. Korban tidak lagi hanya menerima ejekan di sekolah, tetapi juga melalui grup percakapan, media sosial, hingga platform digital lainnya.
Berbeda dengan bullying konvensional, jejak digital dapat bertahan lama dan menyebar sangat cepat.
Dampaknya pun sering kali lebih berat karena korban merasa tidak memiliki ruang aman untuk beristirahat dari tekanan.
Sayangnya, literasi digital masyarakat masih belum berkembang secepat perkembangan teknologinya.
Kritik untuk Pemerintah
Pemerintah patut diapresiasi karena telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Namun, regulasi yang baik belum tentu menghasilkan perlindungan yang efektif apabila pengawasannya masih lemah.
Selama ini, respons pemerintah cenderung bersifat reaktif. Ketika sebuah kasus menjadi viral, berbagai pejabat turun tangan, membentuk tim investigasi, dan mengeluarkan pernyataan keras.
Namun setelah perhatian publik mereda, upaya pencegahan sering kali ikut menghilang.
Belum terlihat adanya sistem nasional yang benar-benar mampu mendeteksi, memantau, dan menangani kasus bullying secara berkelanjutan.
Data antarinstansi pun masih belum terintegrasi dengan baik sehingga evaluasi kebijakan menjadi kurang optimal.
Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang kuat.
Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?
Ada beberapa langkah yang patut menjadi prioritas.
Pertama, memperkuat pendidikan karakter dan empati sejak pendidikan usia dini hingga sekolah menengah sebagai bagian dari kurikulum yang diterapkan secara konsisten.
Kedua, memastikan setiap sekolah memiliki layanan konseling yang profesional dan mudah diakses oleh peserta didik.
Ketiga, membangun sistem pelaporan nasional yang aman, cepat, dan menjamin kerahasiaan identitas korban maupun pelapor.
Keempat, meningkatkan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan agar mampu mengenali tanda-tanda bullying sejak dini serta melakukan intervensi secara tepat.
Kelima, memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, psikolog, serta aparat penegak hukum agar penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keenam, memperluas kampanye literasi digital dan etika bermedia sosial sehingga masyarakat memahami bahwa perundungan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum maupun dampak psikologis yang serius.
Penutup
Bullying bukan sekadar persoalan kenakalan remaja. Ia adalah bentuk kekerasan yang dapat menghancurkan masa depan seseorang.
Korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kepercayaan diri, prestasi, bahkan harapan hidup.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika sebuah kasus menjadi viral. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani bullying secara menyeluruh.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah seberapa cepat pemerintah bereaksi setelah tragedi terjadi, melainkan seberapa banyak tragedi yang berhasil dicegah sebelum memakan korban.
