Jawa Barat Bukan Sekadar Nama
Oleh: Junaiko
Warga Indramayu | Kepala Baguna PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu
Belakangan ini, publik di Jawa Barat dihadapkan pada wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Sebagai warga Indramayu, saya memandang bahwa wacana tersebut patut dihormati sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun demikian, saya memilih untuk tidak sependapat dengan usulan tersebut.
Bagi saya, nama Jawa Barat bukan sekadar identitas administratif. Nama tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah, pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat selama puluhan tahun. Identitas itu telah dikenal secara nasional maupun internasional, serta menjadi simbol kebersamaan masyarakat yang hidup dengan latar belakang budaya yang beragam.
Jawa Barat memang memiliki akar budaya Sunda yang sangat kuat. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa provinsi ini dihuni oleh masyarakat dengan kekhasan budaya yang berbeda-beda. Indramayu, Cirebon, Bekasi, Karawang, Pangandaran, hingga wilayah Priangan memiliki karakter budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bersama. Keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan Jawa Barat.
Menurut saya, pelestarian budaya Sunda merupakan tanggung jawab kita semua. Akan tetapi, menjaga budaya tidak harus diwujudkan melalui perubahan nama provinsi. Masih banyak langkah yang lebih nyata, seperti memperkuat pendidikan budaya di sekolah, melestarikan bahasa daerah, mendukung kesenian tradisional, memperhatikan para pelaku budaya, serta memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi muda melalui berbagai media.
Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang jauh lebih mendesak. Lapangan pekerjaan, kesejahteraan petani dan nelayan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang menurut saya harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Karena itu, saya berharap energi, waktu, dan anggaran lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan-persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Perdebatan mengenai perubahan nama sebaiknya tidak menggeser perhatian dari kebutuhan yang lebih mendesak.
Saya juga berpandangan bahwa apabila wacana perubahan nama tetap ingin dibahas, prosesnya harus dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi, budayawan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah. Keputusan mengenai identitas sebuah provinsi seharusnya lahir dari musyawarah yang luas, bukan dari keinginan sebagian kelompok saja.
Sebagai warga Indramayu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Tidak perlu saling menyalahkan ataupun mempertentangkan identitas budaya. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Pada akhirnya, bagi saya, yang terpenting bukanlah apa nama provinsinya, melainkan bagaimana masyarakatnya hidup dengan damai, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki pekerjaan yang layak, serta menikmati pembangunan yang merata. Itulah cita-cita yang seharusnya menjadi tujuan bersama.
Mari kita menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya, dan bersama-sama membangun Jawa Barat agar semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya.