Tujuan utamanya sederhana namun strategis: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak sebagai investasi sumber daya manusia di masa depan.

Sayangnya, di tengah pelaksanaan program tersebut, perhatian publik justru tersita oleh persoalan tata kelola di internal Badan Gizi Nasional (BGN).

Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Dalam perkembangannya, sejumlah mantan pimpinan BGN dan beberapa pihak lain telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang masih berproses.

Dugaan penyimpangan mencakup pengelolaan mitra SPPG (dapur MBG), pengadaan barang, hingga dugaan praktik yang merugikan keuangan negara.

Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah melakukan perubahan kepemimpinan di tubuh BGN. Pimpinan baru menyatakan akan melakukan pembenahan internal dan menyusun langkah perbaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi pencegahan korupsi yang sebelumnya disampaikan KPK.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah persoalan yang terjadi hanya melibatkan oknum, atau justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola program?

Program yang Baik Tidak Boleh Rusak karena Tata Kelola

Harus diakui, MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit masyarakat yang merasakan manfaatnya, terutama siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Namun, sebuah program publik tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari cara program tersebut dikelola.

Ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran, praktik monopoli, atau pengaturan mitra, kepercayaan publik ikut tergerus. Padahal, kepercayaan merupakan modal utama agar sebuah program nasional dapat berjalan dalam jangka panjang.

Perombakan Harus Menjadi Momentum

Pergantian pimpinan BGN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pergantian jabatan administratif.

Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh, mulai dari sistem pengadaan, proses seleksi mitra, pengawasan anggaran, hingga digitalisasi seluruh proses administrasi agar lebih transparan dan mudah diawasi.

Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah memerlukan sistem yang mampu meminimalkan ruang penyimpangan sejak awal, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah masalah terjadi.

Pengawasan Publik Sangat Penting

Kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak.

Pemerintah, DPR, BPK, KPK, aparat penegak hukum, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum memiliki peran masing-masing dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pengawasan bukan bertujuan menghambat program, melainkan menjaga agar program tetap berada di jalur yang benar.

Jangan Sampai Anak Menjadi Korban

Yang paling penting adalah memastikan polemik hukum tidak mengganggu pelayanan kepada jutaan siswa penerima manfaat.

Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan birokrasi maupun dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa menghambat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Penutup

Kasus yang menimpa sejumlah pejabat BGN menjadi pelajaran bahwa program sebesar apa pun membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara evaluasi kelembagaan harus terus dilakukan berdasarkan temuan penyidik dan rekomendasi lembaga pengawas.

Apabila pemerintah mampu menjadikan perombakan BGN sebagai titik awal reformasi tata kelola, Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan utamanya.

Namun jika pembenahan hanya berhenti pada pergantian pejabat tanpa perubahan sistem, persoalan serupa berisiko kembali terulang di masa mendatang.