Anggapan tersebut membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa generasi muda cenderung apatis terhadap politik. Namun, benarkah demikian?

Jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, jawabannya tidak sesederhana itu. Generasi muda memang tidak selalu hadir dalam rapat-rapat politik atau aktif menjadi anggota partai.

Akan tetapi, mereka justru menunjukkan kepedulian melalui cara yang berbeda.

Media sosial, forum diskusi, podcast, hingga ruang-ruang digital menjadi tempat baru bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, maupun mendukung gagasan yang dianggap berpihak kepada masyarakat.

Perubahan pola partisipasi ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Informasi kini dapat diakses dalam hitungan detik.

Anak muda tidak lagi bergantung pada satu sumber berita, melainkan dapat membandingkan berbagai sudut pandang sebelum membentuk opini.

Kondisi ini melahirkan generasi yang lebih kritis, tetapi juga menghadapi tantangan besar berupa banjir informasi dan maraknya hoaks.

Di sisi lain, politik juga dituntut untuk beradaptasi. Gaya komunikasi yang kaku dan penuh jargon mulai ditinggalkan.

Masyarakat, khususnya generasi muda, menginginkan pemimpin yang mampu menjelaskan kebijakan secara sederhana, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan tidak lagi dibangun melalui janji semata, melainkan melalui rekam jejak, transparansi, dan konsistensi.

Meski demikian, sikap kritis tidak boleh berubah menjadi sinisme. Kritik yang membangun harus disertai dengan kemauan untuk memahami persoalan secara utuh.

Perbedaan pilihan politik juga seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan pertemanan ataupun memecah persatuan.

Demokrasi justru tumbuh ketika masyarakat mampu menghargai perbedaan pendapat.

Generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Dengan jumlah pemilih yang terus meningkat pada setiap pemilu, suara mereka menjadi faktor yang sangat menentukan.

Namun, kekuatan tersebut hanya akan bermakna apabila disertai literasi politik yang baik, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan sekolah, kampus, komunitas, maupun masyarakat luas.

Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah generasi muda peduli terhadap politik, melainkan bagaimana mereka memilih untuk berpartisipasi.

Bentuk partisipasi mungkin telah berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menghadirkan kebijakan yang lebih adil, pemerintahan yang lebih transparan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Politik bukan hanya urusan para pejabat atau elite kekuasaan. Politik adalah tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, semakin banyak generasi muda yang peduli, berdiskusi, dan berani menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab, semakin besar pula peluang lahirnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, kehadiran sejumlah personel TNI di lingkungan kepolisian saat proses penanganan perkara korupsi berlangsung memunculkan beragam pertanyaan dan perdebatan di ruang publik.

Terlepas dari bagaimana kronologi sebenarnya yang masih perlu dijelaskan secara utuh oleh seluruh pihak terkait, satu hal yang patut menjadi bahan refleksi adalah pentingnya menjaga batas kewenangan antarlembaga negara.

Dalam sistem demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, setiap institusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah diatur oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

TNI merupakan institusi yang memiliki kehormatan tinggi dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Profesionalisme prajurit dibangun melalui komitmen terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan prinsip netralitas.

Karena itu, kepercayaan publik terhadap TNI akan semakin kuat apabila setiap langkah institusi selalu berada dalam koridor tugas pokok yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan ranah aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Proses tersebut semestinya dapat berjalan tanpa adanya kesan intervensi ataupun tekanan dari pihak mana pun.

Bukan berarti antarinstansi negara tidak boleh berkoordinasi. Justru koordinasi merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, koordinasi yang baik harus dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketika sebuah tindakan menimbulkan persepsi adanya unjuk kekuatan atau potensi pengaruh terhadap proses hukum, kepercayaan masyarakat dapat ikut tergerus meskipun belum tentu persepsi tersebut mencerminkan kenyataan.

Dalam negara hukum, bukan hanya keadilan yang harus ditegakkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum harus dipelihara.

Publik berhak melihat bahwa setiap perkara diproses secara independen, profesional, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Persepsi tentang independensi sering kali sama pentingnya dengan independensi itu sendiri.

Apabila memang terdapat keterkaitan antara perkara yang sedang ditangani dengan personel militer, hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya.

Sistem peradilan militer maupun peradilan koneksitas merupakan instrumen yang dirancang untuk menangani perkara yang melibatkan unsur militer sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap langkah semestinya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, bukan pada tindakan yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh institusi negara. Kepercayaan publik merupakan modal yang tidak ternilai.

Menjaganya membutuhkan keterbukaan, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap batas kewenangan masing-masing lembaga.

Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap seluruh aparat negara tetap menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.

TNI diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan negara, sementara aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam menegakkan hukum.

Ketika setiap institusi berjalan sesuai perannya, yang diuntungkan bukan hanya lembaga negara, melainkan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kepastian hukum, keadilan, dan demokrasi yang semakin matang.

Tujuan utamanya sederhana namun strategis: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak sebagai investasi sumber daya manusia di masa depan.

Sayangnya, di tengah pelaksanaan program tersebut, perhatian publik justru tersita oleh persoalan tata kelola di internal Badan Gizi Nasional (BGN).

Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Dalam perkembangannya, sejumlah mantan pimpinan BGN dan beberapa pihak lain telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang masih berproses.

Dugaan penyimpangan mencakup pengelolaan mitra SPPG (dapur MBG), pengadaan barang, hingga dugaan praktik yang merugikan keuangan negara.

Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah melakukan perubahan kepemimpinan di tubuh BGN. Pimpinan baru menyatakan akan melakukan pembenahan internal dan menyusun langkah perbaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi pencegahan korupsi yang sebelumnya disampaikan KPK.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah persoalan yang terjadi hanya melibatkan oknum, atau justru menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola program?

Program yang Baik Tidak Boleh Rusak karena Tata Kelola

Harus diakui, MBG merupakan program yang memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit masyarakat yang merasakan manfaatnya, terutama siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Namun, sebuah program publik tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari cara program tersebut dikelola.

Ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran, praktik monopoli, atau pengaturan mitra, kepercayaan publik ikut tergerus. Padahal, kepercayaan merupakan modal utama agar sebuah program nasional dapat berjalan dalam jangka panjang.

Perombakan Harus Menjadi Momentum

Pergantian pimpinan BGN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pergantian jabatan administratif.

Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh, mulai dari sistem pengadaan, proses seleksi mitra, pengawasan anggaran, hingga digitalisasi seluruh proses administrasi agar lebih transparan dan mudah diawasi.

Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah memerlukan sistem yang mampu meminimalkan ruang penyimpangan sejak awal, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah masalah terjadi.

Pengawasan Publik Sangat Penting

Kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak.

Pemerintah, DPR, BPK, KPK, aparat penegak hukum, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum memiliki peran masing-masing dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pengawasan bukan bertujuan menghambat program, melainkan menjaga agar program tetap berada di jalur yang benar.

Jangan Sampai Anak Menjadi Korban

Yang paling penting adalah memastikan polemik hukum tidak mengganggu pelayanan kepada jutaan siswa penerima manfaat.

Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan birokrasi maupun dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa menghambat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Penutup

Kasus yang menimpa sejumlah pejabat BGN menjadi pelajaran bahwa program sebesar apa pun membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sementara evaluasi kelembagaan harus terus dilakukan berdasarkan temuan penyidik dan rekomendasi lembaga pengawas.

Apabila pemerintah mampu menjadikan perombakan BGN sebagai titik awal reformasi tata kelola, Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan utamanya.

Namun jika pembenahan hanya berhenti pada pergantian pejabat tanpa perubahan sistem, persoalan serupa berisiko kembali terulang di masa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Indonesia berkembang sangat cepat. Perdebatan yang sebelumnya hanya terjadi di ruang-ruang diskusi kini dengan mudah menyebar melalui media sosial.

Sayangnya, tidak sedikit pembahasan politik yang lebih menonjolkan perbedaan pendapat dibandingkan solusi atas persoalan masyarakat.

Padahal, tujuan utama politik adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan nyata, seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.

Di era digital, setiap kebijakan pemerintah akan selalu mendapat perhatian publik. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi munculnya informasi yang menyesatkan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar, namun perbedaan tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi permusuhan.

Demokrasi yang sehat tumbuh dari budaya saling menghargai, menyampaikan kritik secara santun, serta memberikan ruang bagi berbagai pandangan untuk didiskusikan secara rasional.

Partai politik pun diharapkan kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pendidikan politik.

Selain mempersiapkan kader yang berkualitas, partai juga perlu aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Politik yang hanya berorientasi pada momentum pemilu berisiko mengurangi kualitas hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.

Ke depan, tantangan pemerintahan akan semakin kompleks. Transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga peningkatan daya saing ekonomi memerlukan kebijakan yang disusun berdasarkan data dan kepentingan jangka panjang.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi semakin penting.

Pada akhirnya, keberhasilan politik tidak diukur dari seberapa ramai perdebatan yang terjadi, melainkan dari seberapa besar manfaat kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Politik akan kembali pada esensinya ketika kepentingan publik benar-benar menjadi prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Oleh: Junaiko
Warga Indramayu

Belakangan ini, publik di Jawa Barat dihadapkan pada wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Sebagai warga Indramayu, saya memandang bahwa wacana tersebut patut dihormati sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun demikian, saya memilih untuk tidak sependapat dengan usulan tersebut.

Bagi saya, nama Jawa Barat bukan sekadar identitas administratif. Nama tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah, pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat selama puluhan tahun. Identitas itu telah dikenal secara nasional maupun internasional, serta menjadi simbol kebersamaan masyarakat yang hidup dengan latar belakang budaya yang beragam.

Jawa Barat memang memiliki akar budaya Sunda yang sangat kuat. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa provinsi ini dihuni oleh masyarakat dengan kekhasan budaya yang berbeda-beda. Indramayu, Cirebon, Bekasi, Karawang, Pangandaran, hingga wilayah Priangan memiliki karakter budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bersama. Keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan Jawa Barat.

Menurut saya, pelestarian budaya Sunda merupakan tanggung jawab kita semua. Akan tetapi, menjaga budaya tidak harus diwujudkan melalui perubahan nama provinsi. Masih banyak langkah yang lebih nyata, seperti memperkuat pendidikan budaya di sekolah, melestarikan bahasa daerah, mendukung kesenian tradisional, memperhatikan para pelaku budaya, serta memperkenalkan budaya Sunda kepada generasi muda melalui berbagai media.

Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang jauh lebih mendesak. Lapangan pekerjaan, kesejahteraan petani dan nelayan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang menurut saya harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Karena itu, saya berharap energi, waktu, dan anggaran lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan-persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Perdebatan mengenai perubahan nama sebaiknya tidak menggeser perhatian dari kebutuhan yang lebih mendesak.

Saya juga berpandangan bahwa apabila wacana perubahan nama tetap ingin dibahas, prosesnya harus dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi, budayawan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah. Keputusan mengenai identitas sebuah provinsi seharusnya lahir dari musyawarah yang luas, bukan dari keinginan sebagian kelompok saja.

Sebagai warga Indramayu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Tidak perlu saling menyalahkan ataupun mempertentangkan identitas budaya. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Pada akhirnya, bagi saya, yang terpenting bukanlah apa nama provinsinya, melainkan bagaimana masyarakatnya hidup dengan damai, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki pekerjaan yang layak, serta menikmati pembangunan yang merata. Itulah cita-cita yang seharusnya menjadi tujuan bersama.

Mari kita menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya, dan bersama-sama membangun Jawa Barat agar semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya.